Apakah rumah sakit bermutu karena lulus akreditasi, dashboard-nya hijau, atau tidak ada laporan insiden? Artikel pembuka ini mengajak pembaca memperbaiki dan menyamakan mindset sebelum masuk ke 20 materi Hospital Quality Series.
Dalam menghadapi dinamika riil atas kebijakan ini, saya melihat kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai salah satu reformasi struktural paling ambisius – sekaligus paling memicu perdebatan – dalam sejarah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Kebijakan ini bukan sekadar urusan mengubah jumlah tempat tidur, melainkan sebuah transformasi filosofis dan ekonomi yang …
Sebagai seorang akademisi yang berdiri di titik temu antara manajemen perumahsakitan, arsitektur Sistem Kesehatan Nasional (SKN), dan Hukum Tata Negara, saya menyambut baik diskursus mengenai Permenkes Nomor 6 Tahun 2026tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit. Regulasi ini lahir sebagai derivasi dari UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 …
Penyesuaian kebijakan dan tata kelola rumah sakit pasca-diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit tidak lagi bersifat opsional, melainkan imperatif secara hukum, operasional, dan strategis. Permenkes No. 6 Tahun 2026 – sebagai salah satu aturan pelaksana utama dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan – merestrukturisasi fondasi …
Dalam keilmuan hukum tata negara, merancang Keputusan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) dalam situasi conflict of norms (benturan aturan) memerlukan teknik perancangan peraturan (legal drafting) yang sangat presisi. Dokumen ini harus berfungsi ganda: menjadi bukti telusur (evidens) yang memuaskan surveyor Kemenkes (skor 10 TKRS 1), sekaligus menjadi perisai hukum dari temuan BPK/Inspektorat terkait aturan Kemendagri. …
Pemindahan lokus masalah dari Rumah Sakit Pemerintah (RSUD/Pusat) dari yang telah dibahas sebelumnya di sini ke Rumah Sakit Swasta mengubah sama sekali konstelasi hukumnya. Jika pada RS Daerah hambatannya adalah Hukum Keuangan Negara/Daerah (aturan BLUD dan larangan pemborosan APBD), maka pada RS Swasta, benturannya terjadi antara rezim Hukum Kesehatan (Akreditasi) dengan rezim Hukum Korporasi privat (Undang-Undang Nomor 40 …
Saya melihat fenomena ini sebagai bentuk nyata dari antinomi hukum dan ego sektoral antar-kementerian yang mengorbankan rumah sakit daerah. Kenapa? Perlu diketahui bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur “Dewan Pengawas” dalam ranah perumahsakitan, yaitu: Jika mengacu kepada Standar Akreditasi Rumah Sakit serta Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit, maka Direktur …
Hal mengenai penempatan pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan ke dalam struktur Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit (khususnya RS Pemerintah/Vertikal) adalah salah satu diskursus paling krusial dalam hukum administrasi negara dan tata kelola pelayanan publik. Dalam praktik ketatanegaraan, fenomena ini sering diistilahkan sebagai “kerancuan institusional” (institutional blurring), di …
Melanjutkan diskusi kita dari perspektif hukum tata negara, manajemen bisnis, dan tata kelola perumahsakitan, struktur organisasi rumah sakit harus dirancang secara adaptif namun tetap tunduk pada koridor regulasi. Berdasarkan regulasi terkini, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, struktur organisasi …
Membahas topik ini dari perspektif manajemen perumahsakitan dan hukum tata negara, regulasi mengenai tata kelola Rumah Sakit di Indonesia baru saja mengalami pergeseran paradigma yang fundamental. Berikut adalah ulasan agak mendalam mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit (Dewas RS), didasarkan pada landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan kesehatan terbaru. 1. Dasar Hukum Pasca …