Modal pendirian rumah sakit perlu dihubungkan dengan kebutuhan pelayanan, kesiapan penyelenggara, dan kemampuan membiayai operasionalnya. Langkah awalnya adalah menyusun dasar keputusan: pelayanan untuk siapa, persoalan apa yang hendak dijawab, siapa yang bertanggung jawab, serta informasi apa yang masih perlu diperiksa.
Artikel pertama Go To The Hospital Series memberikan peta keseluruhan seri. Artikel kedua ini memperlihatkan tahapan pekerjaan yang akan dihadapi pemrakarsa, lalu menjelaskan cara memulainya. Pembaca dapat memahami alurnya sejak awal dan memilih pendalaman sesuai kebutuhannya.
Peta dan langkah kerja berikut merupakan rekomendasi pengelolaan persiapan. Ketentuan hukum yang mendasarinya disebutkan secara terpisah.
Peta proses yang perlu diketahui sejak awal
Pemrakarsa perlu mengetahui hubungan pekerjaan sejak kajian awal sampai rumah sakit siap menerima pasien. Peta berikut memperlihatkan tujuan dan keluaran pokoknya; rincian setiap dokumen dibahas dalam artikel tersendiri.
| Tahap atau kelompok pekerjaan | Tujuan dan keluaran utama |
|---|---|
| Persiapan awal | Memperjelas gagasan pelayanan, calon penyelenggara, calon lokasi, kemampuan pendanaan, serta penanggung jawab persiapan. |
| Studi kelayakan atau feasibility study (FS) | Menilai kebutuhan pelayanan, sumber daya, dan kemampuan pembiayaan sebagai dasar keputusan melanjutkan atau mengubah rencana. |
| Rencana induk atau master plan | Menyusun arah pengembangan pelayanan dan fasilitas, hubungan ruang, zonasi, serta pentahapan pembangunan. |
| Desain rinci atau Detail Engineering Design (DED) | Menghasilkan perencanaan teknis lintas disiplin; rencana anggaran biaya disusun sesuai lingkup dan rincian pekerjaan. |
| Dokumen dan persetujuan lingkungan | Menentukan jalur yang sesuai melalui penapisan, menyusun kajian atau formulir yang diperlukan, serta memenuhi proses persetujuannya. Pekerjaan ini dikoordinasikan sejak tahap perencanaan. |
| Persetujuan bangunan dan persyaratan proyek | Memenuhi persyaratan yang relevan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), untuk memasuki pelaksanaan konstruksi. |
| Pembangunan dan persiapan operasional | Mewujudkan fasilitas, menyiapkan peralatan, tenaga, organisasi, prosedur pelayanan, dan sistem informasi secara terkoordinasi. |
| Pemeriksaan kesiapan dan pembukaan | Menuntaskan pemeriksaan serta perizinan yang diperlukan, termasuk kelaikan fungsi bangunan; pelayanan dibuka sesuai kemampuan yang benar-benar siap. |
Secara praktis, pemrakarsa dapat memakai FS → master plan → DED sebagai alur dasar perencanaan teknis. Hubungan ini membantu menjelaskan bagaimana hasil kajian diterjemahkan menjadi rencana pengembangan, lalu menjadi desain yang dapat dilaksanakan. Hasil baru dapat mengharuskan peninjauan kembali keputusan sebelumnya.
Dokumen lingkungan perlu disiapkan pada tahap perencanaan. PP 22/2021 mengatur penapisan pada Pasal 20, penyusunan AMDAL pada tahap perencanaan dalam Pasal 21, serta pengisian formulir UKL-UPL pada tahap perencanaan dalam Pasal 52. Jenis dokumennya mengikuti hasil penapisan; proyek tidak otomatis membutuhkan AMDAL dan UKL-UPL sekaligus. [3]
Karena itu, tim sebaiknya mengoordinasikan kajian lingkungan dengan perkembangan rencana pelayanan, tapak, bangunan, dan utilitas. Temuan kajian perlu menjadi bahan penyempurnaan desain. Pada tabel, kelompok lingkungan ditampilkan tersendiri untuk memudahkan pembacaan; jadwalnya disusun menurut kebutuhan data dan persyaratan yang berlaku.
PBG serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) juga memiliki fungsi pada tahap yang berbeda. Panduan SIMBG memperlihatkan hubungan penerbitan PBG, pelaksanaan serta inspeksi konstruksi, dan proses SLF bangunan baru. Pemrakarsa perlu menghubungkan pekerjaan bangunan itu dengan pemenuhan perizinan serta kesiapan pelayanan rumah sakit. [1,4]
Memahami peran FS, master plan, dan DED
FS memberi dasar keputusan. Pemrakarsa perlu mengetahui apakah kebutuhan pelayanan, sumber daya, dan pendanaan mendukung rencananya. Kajian harus memberi ruang bagi perubahan pilihan lokasi, layanan, atau skala proyek.
Master plan menerjemahkan arah pengembangan. Isinya menghubungkan program pelayanan dengan penataan fasilitas dan pentahapan. Dengan demikian, kebutuhan awal dapat dilihat bersama rencana pengembangan berikutnya.
DED memperinci rencana teknis. Perencanaan arsitektur, struktur, serta sistem mekanikal dan elektrikal perlu terkoordinasi. Pemrakarsa kemudian dapat memeriksa kesesuaian desain dengan kebutuhan pelayanan serta lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. [2]
Sebagai contoh hipotetis, tambahan layanan dapat mengubah kebutuhan ruang, tenaga, peralatan, dan utilitas. Tim perlu memeriksa pengaruhnya terhadap rencana tapak, pembiayaan, serta dokumen lingkungan dan persetujuan terkait. Catatan perubahan membantu memastikan seluruh penyusun memakai dasar rencana yang sama.
Peta ini memberi pemrakarsa gambaran pekerjaan yang akan dihadapi. Untuk memulainya, enam langkah persiapan berikut dapat digunakan sebagai pegangan.
1. Rumuskan tujuan pelayanan yang hendak diwujudkan
Mulailah dengan pertanyaan sederhana: masyarakat mana yang akan dilayani dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Jawaban awal dapat menyangkut akses yang jauh, waktu tunggu, atau keterbatasan kemampuan pelayanan di wilayah sasaran; masing-masing perlu diperiksa dengan data.
Tuliskan gagasan tersebut dalam ringkasan satu atau dua halaman. Cantumkan wilayah sasaran, kelompok pasien, arah pelayanan, alasan pemilihan wilayah, serta dugaan kapasitas yang masih akan diuji.
Pemrakarsa juga perlu menjelaskan tujuan pendanaannya: pengembangan layanan sosial, investasi dengan sasaran pengembalian tertentu, atau gabungan tujuan yang batasnya disepakati. Kejelasan ini membantu tim menilai pilihan layanan dan skala proyek secara konsisten.
2. Pastikan pihak yang memberi mandat dan mengambil keputusan
Petakan pemodal, calon penyelenggara, pemilik aset, dan calon pengelola. Satu pihak dapat menjalankan beberapa peran, tetapi kewenangan, tanggung jawab, dan dasar hubungannya perlu dijelaskan.
Permenkes 6/2026 Pasal 2 mengatur penyelenggaraan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Rumah sakit yang didirikan masyarakat berbentuk badan hukum dengan ketentuan kegiatan usaha di bidang pelayanan kesehatan serta pengecualian bagi badan hukum nirlaba. Kedudukan penyandang dana perlu dihubungkan dengan susunan penyelenggara yang sesuai. [1]
Untuk proyek pemerintah, periksa dasar kewenangan instansi, penanggung jawab, dan mekanisme keputusan sesuai jalurnya. Pada tahap persiapan, tetapkan siapa yang menyetujui anggaran kajian, menunjuk penyusun, menerima hasil, dan memutuskan tindak lanjut.
Mandat ini membantu mencegah keputusan berjalan sendiri-sendiri. Kesepakatan lisan antarpemrakarsa perlu diterjemahkan menjadi pembagian tugas dan kewenangan yang dapat diperiksa.
3. Bentuk tim persiapan dengan kompetensi yang saling melengkapi
Tunjuk koordinator yang menghubungkan pemrakarsa dengan tenaga yang memahami pelayanan dan operasional rumah sakit, keuangan, hukum serta perizinan, dan perencanaan teknis. Pelibatan ahli dapat dilakukan sesuai kebutuhan pekerjaan.
Tim tersebut sebaiknya mampu menjawab pertanyaan lintas bidang. Misalnya, apakah gagasan layanan memiliki tenaga yang tersedia, apakah calon lokasi mendukungnya, dan apakah kebutuhan fasilitasnya masih sejalan dengan kemampuan pendanaan?
Keahlian dapat berasal dari tim internal maupun konsultan. Saat menunjuk penyedia, periksa pengalaman yang relevan, lingkup pekerjaan, keluaran, dan potensi konflik kepentingan, terutama apabila penyusun kajian juga berkepentingan menjual pekerjaan pembangunan atau peralatan.
Tetapkan cara pelaporan dan pencatatan keputusan sejak awal. Dengan demikian, perubahan gagasan dapat ditelusuri beserta alasan dan akibatnya.
4. Kumpulkan data awal dan periksa calon lokasi
Siapkan data yang cukup untuk memperjelas pertanyaan kajian. Gunakan sumber resmi atau dokumen yang dapat ditelusuri; catat tahun, wilayah cakupan, dan keterbatasannya.
| Bidang | Informasi awal yang dihimpun |
|---|---|
| Kebutuhan pelayanan | Penduduk sasaran, masalah kesehatan, akses, dan kebutuhan yang diduga belum terlayani. |
| Fasilitas sekitar | Jenis serta kemampuan pelayanan yang sudah tersedia dan hubungan rujukannya. |
| Calon lokasi | Penguasaan tanah, tata ruang, akses, utilitas, risiko lingkungan, dan peluang pengembangan. |
| Tenaga dan operasional | Ketersediaan tenaga, dukungan pelayanan penunjang, serta kemungkinan sumber pasien dan pembayar. |
| Pendanaan | Sumber dana, syarat pencairan, aset yang tersedia, dan komitmen pembiayaan yang dapat dibuktikan. |
Informasi awal dapat berasal dari publikasi statistik, profil kesehatan daerah, dokumen tata ruang, serta pemeriksaan dokumen dan lapangan sesuai kebutuhan. Dugaan jumlah pasien atau penerimaan dari penjamin tetap diperlakukan sebagai asumsi sampai memperoleh dukungan yang memadai.
Permenkes 6/2026 Pasal 7–8 menghubungkan persyaratan rumah sakit dengan lokasi, fasilitas, peralatan, dan sumber daya manusia kesehatan. Lokasi harus memenuhi ketentuan kesehatan dan keselamatan lingkungan serta tata ruang, dan sesuai dengan hasil kajian kebutuhan serta kelayakan penyelenggaraan. [1]
Karena itu, lakukan pemeriksaan awal sebelum membuat komitmen pembelian lahan atau pembangunan. Jika tanah sudah tersedia, masukkan kesesuaiannya ke dalam kajian agar pilihan pelayanan dan kapasitas tetap dapat dievaluasi.
5. Petakan kemampuan pendanaan sampai operasional awal
Catat dana yang sudah tersedia, dana yang masih berupa komitmen, serta pendanaan yang bergantung pada persetujuan pihak lain. Sertakan waktu ketersediaan dan syarat penggunaannya.
Pemetaan awal perlu mencakup biaya persiapan, investasi fasilitas, pengeluaran sebelum pembukaan, modal kerja, dan kebutuhan cadangan berdasarkan risiko yang teridentifikasi. Besarnya ditentukan melalui kajian sesuai layanan dan keadaan proyek.
Uji juga kemungkinan pembukaan terlambat, kunjungan tumbuh lebih lambat, atau penerimaan pembayaran tertunda. Pertanyaan utamanya adalah apakah pembiayaan tetap mampu mendukung pelayanan dan kewajiban rutin dalam keadaan tersebut.
Pada proyek pemerintah, hubungkan kebutuhan pembiayaan dengan mekanisme perencanaan, penganggaran, dan aset yang relevan. Perhitungan investasi serta modal kerja akan dibahas tersendiri dalam seri ini.
6. Tetapkan hasil persiapan dan keputusan berikutnya
Hasil tahap awal sebaiknya disusun menjadi paket kerja yang dapat dinilai pemrakarsa:
| Keluaran | Kegunaan |
|---|---|
| Ringkasan gagasan pelayanan | Menyamakan tujuan, sasaran pasien, wilayah, dan pilihan awal yang akan diuji. |
| Peta pihak dan mandat | Menjelaskan peran, kewenangan, serta penanggung jawab keputusan. |
| Himpunan data dan asumsi | Memisahkan informasi yang tersedia dari persoalan yang masih perlu diteliti. |
| Peta dana dan risiko | Menunjukkan kemampuan pembiayaan awal dan keadaan yang dapat mengubah rencana. |
| Kerangka acuan kajian | Menetapkan pertanyaan, lingkup, keluaran, jadwal kerja, dan cara menerima hasil. |
Paket tersebut menjadi bahan untuk menugaskan FS. Lampiran Permenkes 11/2025 mencantumkan dokumen FS, DED, dan master plan dalam persyaratan rumah sakit baru yang mengajukan perizinan berusaha pertama kali. [2]
Pemrakarsa kemudian dapat memutuskan untuk melanjutkan kajian, memperbaiki gagasan, melengkapi informasi, atau menunda rencana. Penugasan kajian perlu memberi ruang bagi kesimpulan bahwa pilihan awal harus berubah.
Ketika modal sudah tersedia, mulailah dengan memperjelas tujuan, pihak yang bertanggung jawab, calon lokasi, serta kemampuan pendanaan. Gunakan hasil persiapan untuk menugaskan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian hubungkan hasilnya dengan rencana induk, desain rinci, lingkungan, persetujuan, pembangunan, dan kesiapan pelayanan.
Rujukan
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit. Terutama Pasal 2 dan Pasal 6–9. Dokumen resmi; identitas dan status.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. Lampiran, standar rumah sakit pemerintah dan swasta, bagian 4.a.4–6 dan 4.b.3, hlm. 39–41 dan 45; bagian verifikasi, hlm. 46–47. Dokumen resmi; identitas dan status.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terutama Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 52, hlm. 26–27 dan 51. Dokumen resmi JDIH Kementerian Keuangan; identitas dan status JDIH BPK.
- Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Panduan Penggunaan Aplikasi SIMBG untuk Dinas Perizinan, versi 3.2, November 2024. Kata pengantar dan alur kerja PBG serta SLF bangunan baru, hlm. ii dan v–ix. Panduan resmi.
