Pemindahan lokus masalah dari Rumah Sakit Pemerintah (RSUD/Pusat) dari yang telah dibahas sebelumnya di sini ke Rumah Sakit Swasta mengubah sama sekali konstelasi hukumnya. Jika pada RS Daerah hambatannya adalah Hukum Keuangan Negara/Daerah (aturan BLUD dan larangan pemborosan APBD), maka pada RS Swasta, benturannya terjadi antara rezim Hukum Kesehatan (Akreditasi) dengan rezim Hukum Korporasi privat (Undang-Undang Nomor 40 …

Saya melihat fenomena ini sebagai bentuk nyata dari antinomi hukum dan ego sektoral antar-kementerian yang mengorbankan rumah sakit daerah. Kenapa? Perlu diketahui bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur “Dewan Pengawas” dalam ranah perumahsakitan, yaitu: Jika mengacu kepada Standar Akreditasi Rumah Sakit serta Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit, maka Direktur …

Hal mengenai penempatan pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan ke dalam struktur Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit (khususnya RS Pemerintah/Vertikal) adalah salah satu diskursus paling krusial dalam hukum administrasi negara dan tata kelola pelayanan publik. Dalam praktik ketatanegaraan, fenomena ini sering diistilahkan sebagai “kerancuan institusional” (institutional blurring), di …

Melanjutkan diskusi kita dari perspektif hukum tata negara, manajemen bisnis, dan tata kelola perumahsakitan, struktur organisasi rumah sakit harus dirancang secara adaptif namun tetap tunduk pada koridor regulasi. Berdasarkan regulasi terkini, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, struktur organisasi …

Tata kelola rumah sakit (hospital governance) adalah salah satu topik paling dinamis, karena RS bukan sekadar entitas bisnis biasa; ia adalah institusi padat modal, padat karya, padat teknologi, dan yang paling utama: padat risiko (menyangkut nyawa manusia). Dalam konteks ini, Dewan Pengawas Rumah Sakit (Dewas RS) memegang peranan krusial sebagai Governing Body.Berikut adalah …