Materi Pokok : Peraturan ini mengatur mengenai instrumen survei akreditasi rumah sakit. Metadata : Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bentuk Peraturan Direktur Jenderal Subjek Kesehatan Judul Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit Tanggal Penetapan 30 Desember 2024 Tanggal Pengundangan 30 Desember 2024 Tanggal Berlaku 30 Desember 2024 Status Berlaku
Materi Pokok : Peraturan ini mengatur mengenai pedoman survei akreditasi rumah sakit. Metadata : Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bentuk Peraturan Direktur Jenderal Subjek Kesehatan Judul KEPDIRJEN YANKES Nomor HK.02.02/D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit Tanggal Penetapan 07 Agustus 2024 Tanggal Pengundangan 07 Agustus 2024 Tanggal Berlaku 07 Agustus 2024 Status Berlaku Mencabut : Keputusan Direktur Jenderal Nomor HK.02.02/D/35395/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
Materi Pokok : Peraturan ini mengatur mengenai kebijakan penyelenggaraan PBBR subsektor kesehatan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya; Pengelompokan PB dan PB UMKU Subsektor Kesehatan; Pelaksanaan PB dan PB UMKU Subsektor Kesehatan; pengawasan dan sanksi pelanggaran ketentuan; Pencabutan PB dan/atau PB UMKU; Pengajuan Keberatan atas Pengenaan Sanksi; dan pendanaan. Metadata : Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bentuk Peraturan Menteri Subjek Kesehatan Judul Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan Tanggal Penetapan 03 Oktober 2025 Tanggal Pengundangan 03 …
Materi Pokok : Standar Akreditasi Rumah Sakit ini berfungsi sebagai acuan lembaga independen dalam penilaian mutu dan keselamatan pasien, dimana di dalamnya mencakup kelompok standar tata kelola rumah sakit, pelayanan berfokus pasien, dan program nasional. Metadata : Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bentuk Keputusan Menteri Subjek Kesehatan Judul Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Tanggal Penetapan 04 Oktober 2024 Tanggal Pengundangan 04 Oktober 2024 Tanggal Berlaku 04 Oktober 2024 Status Berlaku Mencabut : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
Materi Pokok : Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum yaitu tentang Pejabat Pembuat Komitmen BLU, pendapatan BLU, hibah BLU, Dewan Pengawas BLU, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas BLU, persyaratan umum dan khusus Dewan Pengawas BLU, komite audit dan remunerasi BLU, Metadata : Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bentuk Peraturan Menteri Subjek Keuangan Judul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan …
Materi Pokok : Metadata : Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bentuk Peraturan Menteri Subjek Badan Layanan Umum Daerah Judul Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Tanggal Penetapan 27 Agustus 2018 Tanggal Pengundangan 04 September 2018 Tanggal Berlaku 04 September 2018 Status Berlaku Mencabut : PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Materi Pokok : PP ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai: 1) penyelenggaraan upaya kesehatan; 2) pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) fasilitas pelayanan kesehatan; 4) kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan; 5) sistem informasi kesehatan; 5) penyelenggaraan teknologi kesehatan; 6) penanggulangan KLB dan wabah; 7) pendanaan kesehatan; 8) partisipasi masyarakat; dan 9) pembinaan dan pengawasan. Metadata : Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bentuk Peraturan Pemerintah Subjek Kesehatan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun …
Materi Pokok : Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Metadata : TIPE DOKUMEN Peraturan Perundang-undangan BENTUK Undang-undang SUBJEK Kesehatan JUDUL Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan …