Akhir tulisan di postingan yang sebelumnya disini, … Mengingat proses Gap Analysis ini menentukan seluruh arah anggaran dan prioritas strategis ke depan, apakah struktur organisasi di rumah sakit Anda saat ini sudah memiliki Komite Mutu dan Tim IT yang siap bekerja paruh waktu (dedicated) untuk mengawal masa transisi ini, ataukah pembentukan Satgas …
Menyusun peta jalan (roadmap) penyesuaian teknis untuk merespons regulasi sekrusial Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 membutuhkan pendekatan manajemen perubahan (change management) yang terstruktur. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang kompleks, rumah sakit tidak bisa melakukan penyesuaian ini secara parsial. Perubahan pada satu sektor (misalnya IT) akan langsung berdampak pada sektor lain …
Setelah di tulisan sebelumnya saya membahas kasus yang bisa dibaca disini …, maka kali ini mari kita analisis klarifikasi Kementerian Kesehatan atas terjadinya kasus ini. Sebagai akademisi, praktisi manajemen rumah sakit, dan yang berkeminatan atas ilmu hukum, saya membaca klarifikasi Kementerian Kesehatan tersebut bukan sebagai penjelasan medis yang memadai, melainkan …
Masa transisi 2 tahun (2026–2028) yang diberikan Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 bukan sekadar rentang waktu toleransi, melainkan fase inkubasi kritis. Jika manajemen RS bersikap wait-and-see, mereka berisiko menghadapi penurunan klasifikasi layanan (downgrade) yang berdampak langsung pada tarif klaim BPJS Kesehatan dan kontinuitas izin operasional. Untuk merespons aturan ini secara terukur, manajemen …
Sebagai seorang berprofesi dokter, saya memahami bahwa kehilangan nyawa dalam situasi yang seharusnya menjadi tempat pertolongan adalah sebuah tragedi yang sangat memukul. Menyikapi tragedi yang menimpa Yurizal Tri Chaerawan pada 31 Juli 2026 di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (IGD RSCM), saya turut berduka cita sedalam-dalamnya, semoga almarhum …
Mencapai tingkat akreditasi Paripurna berarti rumah sakit Anda harus meraih skor minimal 80% pada seluruh Bab/Kelompok Kerja (Pokja), dan 100% pada Program Nasional (Prognas). Ini bukan sekadar ujian kelengkapan kertas, melainkan pembuktian bahwa budaya mutu dan keselamatan pasien (patient safety) benar-benar berurat akar dalam operasional sehari-hari. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya, berikut …
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2024, serta standar Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes tahun 2024, Hospital Bylaws (HBL) bukan sekadar dokumen administratif, melainkan hukum tertinggi (konstitusi internal) di dalam rumah sakit. Secara arsitektur hukum, HBL yang sah dan komprehensif wajib dibagi menjadi …
Bagaimana contoh klausul yang tepat di dalam Corporate Bylaws (Peraturan Internal Perusahaan) RS Swasta untuk menetapkan Dewan Komisaris sebagai Representasi Pemilik agar sah secara hukum UU PT dan diakui oleh surveyor akreditasi? Dalam arsitektur hukum perseroan dan hukum kesehatan, Corporate Bylaws (yang merupakan satu kesatuan dalam Hospital Bylaws atau HBL) berfungsi sebagai konstitusi internal. Dokumen …
Selamat datang dalam ruang diskusi akademik ini. Saya memandang tata kelola rumah sakit sebagai salah satu bentuk organisasi paling kompleks di dunia. Rumah sakit bukan sekadar entitas bisnis, melainkan institusi padat modal, padat karya, padat teknologi, dan yang paling krusial: padat regulasi dan padat risiko moral. Untuk memahami Hospital Bylaws (HBL) dan Corporate …
Saya melihat penggabungan kacamata manajerial strategis dengan analisis operasional-regulatoris adalah kunci utama kesuksesan rumah sakit ke depan. Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 menandai era baru di mana rumah sakit dituntut untuk menciptakan harmoni antara fungsi sosial, keselamatan pasien (patient safety), dan keberlanjutan bisnis. Tahun 2026 adalah titik krusial di mana …